Aktivita Kemasyarakatan Pemerintahan

Pemprov Raih WTP ke9, 15 Kab/Kota WTP, Gubernur Olly: Jangan Cepat Puas, Lebih Mudah Meraih daripada Mempertahankan

Trendingmanado.com– Gubernur Sulut Olly Dondokambey menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabupaten dan Kota T.A. 2022, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Senin 15 Mei 2023.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE di kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Senin 15 Mei 2023.(Foto: ist)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE di kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Senin 15 Mei 2023.(Foto: ist)

Dihadiri Kepala Perwakilan BPK Provinsi
Sulawesi Utara Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta ketua DPRD dari 15 kabupaten/kota.

Diketahui, 15 kabupaten kota di Provinsi Sulut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam laporan pengelolaan keuangan daerah TA 2022. Sementara Pemprov Sulut mendapatkan opini WTP kesembilan.

Gubernur Olly diwawancara usai penyerahan LHP LKPD mengucapkan selamat kepada seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang semuanya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Gubernur Olly, untuk mendapatkan opini WTP dari BPK RI, ini menjadi tantangan bagi kita, karena mempertahankan lebih berat dari memperjuangkan.

“Terima kasih kerjasama seluruh aparat Pemerintah Provinsi dan BPK, sehingga bisa menghasilkan WTP kesembilan bagi Pemprov Sulut,” ujarnya.

Orang nomor satu di Sulut ini meminta rekomendasi dari BPK harus tindaklanjuti supaya tahun depan tetap mendapatkan WTP. “Kalau ada SKPD tidak melaksanakan tindaklanjut BPK kita akan pecat,” tegas Gubernur.

“Integritas BPK sebagai pemeriksa tidak ada negosiasi, BPK memberikan rekomendasi sesuai temuan di lapangan,” pungkasnya.

Gubernur Olly juga menghadiri rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022, sekaligus Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulut Tahun 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin 15 Mei 2023.

Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Sulut yang dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen, Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok terungkap, pengelolaan keuangan Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven OE Kandouw (OD-SK) kembali mendapat pengakuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

BPK RI Perwakilan Sulut kembali memberikan pemerintahan OD-SK dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan .

Istimewanya, ini menjadi WTP kesembilan yang diraih Pemprov Sulut.
Keterangan raihan opini ini dibacakan Anggota VI BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Dr Pius Lustrilanang SIP., M.Si., CFrA., CSFA. “BPK memberikan opini WTP. Selamat atas raihan WTP untuk kesembilan kalinya pada jajaran Pemprov Sulut,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Olly mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK-RI atas komitmen dan dedikasinya di dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya untuk melakukan audit LKPD, khususnya pada Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2022, sehingga hari ini hasil laporan pemeriksaan tersebut bisa diserahkan dan disaksikan langsung oleh DPRD Provinsi Sulut.

“Kiranya, penetapan opini dalam pemeriksaan keuangan Pemprov Tahun 2022 mampu melahirkan keluaran yang positif, sekaligus juga memberikan masukan-masukan yang bernilai konstruktif untuk penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah daerah ke depan,” ujar Gubernur.

Gubernur Olly juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Pemprov, yang telah bekerja secara baik dan optimal pada tahun 2022, serta telah menunjang dan berkolaborasi bersama BPK.

Sehingga kegiatan audit yang dilakukan dapat berjalan lancar hingga selesai, sekaligus memberikan gambaran real terhadap penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan setiap perangkat daerah di lingkup Pemprov.

Dikatakannya, rutinitas pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK di lingkup pemerintahan adalah hal yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya, yang mana didasari oleh amanat Perundang-undangan untuk mengaudit seluruh proses dan pertanggungjawaban keuangan yang ada di pemerintah pusat maupun daerah.

“Kita patut bersyukur, Pemprov Sulut tahun lalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan kali berturut-turut. Dan tahun ini kita mampu memperolehnya kembali untuk yang kesembilan kalinya, untuk audit keuangan daerah tahun Anggaran 2022,” ucap Gubernur.

Hal ini, kata dia, merupakan hal yang positif bagi Pemprov, dengan semangat, kerja keras dan kerja bersama yang ditunjukkan, maka mampu mencapai akuntabilitas dan transparansi keuangan yang sehat.

“Masukan-masukan yang disampaikan BPK-RI maupun BPK Perwakilan Sulut kepada kita semua, merupakan sebuah masukan dan saran yang bersifat konstruktif, agar ke depan kita mampu lebih baik dan baik lagi,” ucapnya.

Gubernur Olly mengingatkan, seluruh pejabat di setiap perangkat daerah di lingkup Pemprov agar senantiasa menjadikan capaian positif ini sebagai motivasi sekaligus evaluasi bersama.

“Jangan cepat merasa puas dan aman, karena pada intinya kita harus terus mampu merefleksikan setiap tugas dan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya dan profesional. Sehingga dalam pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, dapat direalisasikan secara amanah dan bertanggungjawab,” tegasnya.

Dia menegaskan, Provinsi Sulut tidak ada intrik-intrik yang memberikan keuntungan pribadi maupun kelompok dari anggaran yang tersedia.

“Kita bekerja dengan tujuan yang jelas, menciptakan good governance dan good government yang muaranya mampu berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tandasnya.

Disamping itu, IHPD Provinsi Sulut 2022 yang telah diterima, kiranya dapat dimengerti dan dimaknai secara bijak dan saksama. Mengingat, dokumen IHPD oleh BPK-RI merupakan sebuah kesimpulan juga instrumen yang sangat penting sebagai bukti dan acuan untuk menyempurnakan seluruh penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah untuk tahun selanjutnya.

“Saya yakin, apa yang kita laksanakan bersama hari ini, adalah sebuah bukti sinergitas dan kolaborasi yang terus tumbuh dan mengakar pada setiap elemen pemerintahan, baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif, maupun lembaga pengawas keuangan Negara, untuk senantiasa bekerja sama dan sama-sama bekerja,” ujar Gubernur.

“Mari, kita jadikan ini sebagai modal dan pijakan yang konstruktif, untuk terus memberikan hal-hal terbaik dan bernilai guna bagi seluruh masyarakat, serta kemajuan daerah dan bangsa,” pungkasnya.

Hadir juga dalam rapat paripurna tersebut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA, jajaran Forkopimda,  Sekprov Sulut Dr Steve Kepel, anggota DPRD Sulut dan jajaran pejabat Pemprov Sulut.(*)

Postingan Lainnya

Lapas Tondano Gelar Upacara Bendera Peringati Harkitnas ke-116

red01

Saksikan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulut, Ini Pesan Wapres RI KH Ma’ruf Amin

red01

RSUD ODSK Pusat Pelayanan Kesehatan Berbasis ‘Health Tourism’ , Pemprov Sulut Berkomitmen Tingkatkan SDM dan Infrastruktur Penunjang

red01