Trendingmanado.com— Suasana kantor gubernur yang tenang dihebohkan dengan kedatangan ratusan massa, Kamis (25/6/2026). Peserta aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Patuh dan Tulus (Mapalus) pendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran (Pragib) Sulut ini menyampaikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah pusat.
Mereka juga berorasi menyatakan aspirasi terkait sektor pertambangan dan pertanian di daerah. Kedatangan peserta aksi tersebut diterima langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE dan Wagub Dr Victor Mailangkay SH MH.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius mengundang sekitar 20 orang perwakilan massa untuk berdialog di ruang rapat untuk mendengarkan rincian poin aspirasi yang dibawa.
Usai pertemuan terbatas, Gubernur langsung menemui seluruh peserta aksi yang berada di halaman kantor dan menyampaikan orasi dari atas kendaraan operasional milik massa demi memastikan pesan pemerintah tersampaikan dengan jelas kepada seluruh peserta.
Gubernur menyatakan, Pemprov Sulut mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Pemerintah daerah menilai program MBG strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mampu memberikan dampak ekonomi berantai bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
Di hadapan massa, Gubernur Yulius juga memaparkan capaian Provinsi Sulut yang saat ini menempati posisi pertama di Pulau Sulawesi dalam keberhasilan menurunkan angka stunting, yang selaras dengan fokus pemenuhan gizi nasional.
Selain itu, dipaparkan pula sejumlah realisasi bantuan dari pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, di antaranya pengembangan 15 ribu hektare lahan sawah, bibit jagung untuk 15 ribu hektare lahan, serta bantuan bibit kelapa bagi petani.
Terkait tuntutan percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Gubernur menegaskan, Pemprov Sulut saat ini terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Langkah ini ditempuh agar proses regulasi dan legalisasi aktivitas pertambangan rakyat segera terealisasi guna memberikan kepastian hukum serta keamanan kerja bagi para penambang lokal.
Aksi penyampaian pendapat ini berjalan dengan tertib dan kondusif dari awal hingga selesai. Setelah menerima tanggapan resmi dari Gubernur di kantor gubernur, massa Koalisi Mapalus Pragib membubarkan diri secara teratur untuk melanjutkan perjalanan menyampaikan aspirasi ke Markas Polda Sulut dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.(***)