Aktivita Kemasyarakatan Pemerintahan

Pasutri Disabilitas Laporkan Pemkab Talaud ke Pemprov dan Kejati Sulut Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos 800-an Juta

Trendingmanado.com- Pasangan suami istri (Pasutri) disabilitas, Senin 25 September 2023, mendatangi kantor gubernur Sulut.
Pasutri penyandang disabilitas sejak lahir ini, Pemberian Manumbalang dan Maria Pumpodong, bersama kedua anaknya, menyampaikan kekecewaan mereka terkait apa yang sudah mereka alami di Talaud.
Mereka membawa spanduk bertuliskan “Bantuan Sosial Penyandang cacat di Talaud diduga dirampok, Moral Pejabat dipertanyakan, Meski Disabilitas Tak Pantaskah Kami Menerima Kebaikan”
Pemberian Manumbalang dalam orasinya, berharap Gubernur Sulut Olly Dondokambey dapat membantu pihaknya agar bantuan yang menjadi hak penyandang disabilitas dapat tersalurkan tepat sasaran. “Lewat surat terbuka ini ijinkan saya mewakili para individu penyandang disabilitas di Kabupaten Talaud yang hatinya hancur dengan sederet perasaan terkoyak atas sebuah tragedi kemanusiaan, yaitu perampokan terselubung hak penyandang cacat di Talaud berkedok bantuan sosial, ” paparnya.

Ia melanjutkan, perampokan terselubung berkedok bantuan sosial kepada penyandang cacat di Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi bukti hilangnya respek Bupati Kepulauan Talaud terhadap nilai-nilai kemanusiaan. “Karena bagi kami, kalau bantuan terhadap penyandang cacat saja sudah diselewengkan maka pertanyaan yang paling sederhana adalah apa yang tersisa dari moral seorang pemimpin seperti ini. Saya menyadari bahwa jalan yang saya lalui hari ini bersama istri dan kedua putraku, Trimedya Yudhistira dan Jaya Widodo Manumbalang sungguh terjal dan berliku bahkan mungkin berakhir dengan penghinaan dan kriminalisasi sehingga kami memohon kehadiran Negara serta mengharapkan atensi Presiden Republik Indonesia melalui Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk memberikan perlindungan dalam segala aspek kepada kami yang oleh negara juga disebut sebagai kaum rentan,” urai Manumbalang.
Masih kata Manumbalang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud semestinya berdasarkan amanat Konstitusi berkewajiban melindungi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas, namun kenyataannya justru berbanding terbalik seratus delapan puluh derajat, pahit dan menyakitkan.
Diungkapkannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Dinas Sosial dua kali mencairkan uang atas nama bantuan terhadap penyandang cacat yaitu pertama pada tanggal 02 April 2023 berdasarkan nomor Register SP2D 17.06/04.0/000020/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P.02/4/2023 dengan nomenklatur Bantuan Sosial uang yang diserahkan kepada individu pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti sosial yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp500.000.000,(Lima Ratus Juta Rupiah).
Dan yang kedua, hanya sehari berselang yaitu tanggal 03 April 2023 Pemerintah Daerah Kepulauan Talaud melalui Dinas Sosial masih dalam nomenklatur yang sama kembali menggelontorkan uang sebesar Rp315.000.000,(Tiga Ratus Lima Belas Jutta Rupiah) dengan nomor_ Register SP2D 17.06/04.0/000022/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/ P.03/4/2023.
“Dan menjelang peringatan Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember 2023 mendatang, saya mewakili kaum disabilitas di manapun berada khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud memohon dengan penuh air mata kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo melalui Gubernur Sulawesi Utara sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah untuk dapat melihat penderitaan kami,” ungkapnya.
Permohonan ini hanyalah didasari nurani sebagai kaum disabilitas mengingat Negara Republik Indonesia katanya selain menganut Pancasila dengan sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga salah satu negara di dunia yang telah menandatangani Konvensi Internasonal mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convension on the Rights of Person with Disabilities) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York dan telah diratifikasi lewat Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, bahwa perlindungan terhadap kaum disabilitas di Indonesia selain dijamin Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tersebut yang memuat tentang hak-hak kaum disabilitas dimana, setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat”.
“Kami berharap tidak ada lagi kasus dugaan perampokan bantuan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas,” keluhnya saat didampingi Kuasa Hukum Nelson Entimen SH.
Manumbalang menegaskan, di Kabupaten Kepulauan Talaud, penyandang disabilitas diduga hanya dijadikan alat untuk mendatangkan bantuan untuk penyandang disabilitas. “Kami meminta Kejaksaan, Aparat Penegakan hukum dapat menseriusi dugaan ini. Ini adalah kejahatan kemanusian,” ucap Entimen, sembari mengatakan, sesudah di Pemprov, mereka akan melanjutkan melapor ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KesbangPol) Provinsi Sulut, Fery Sangian mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey menerima kedatangan penyandang disabilitas tersebut, menegaskan atas nama Gubernur Sulut, pihaknya akan menindaklanjuti aduan yang disampaikan.
“Ini adalah tragedi kemanusiaan yang menimpa penyandang disabilitas, khususnya di Talaud. Kami akan melaporkan ini ke Pak Gubernur, bahkan sampai ke Komnas HAM RI. Hal ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya di hadapan korban dugaan kasus perampokan dana bantuan penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Ia mengungkapkan, Pemprov Sulut sudah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyandang Disabilitas.
“Perda tentang Penyandang Disabilitas sudah disahkan Pemerintah Provinsi. Kepulauan Talaud adalah bagian dari Sulawesi Utara. Oleh karena itu wajib menaati Perda yang sudah ditetapkan,” ujar Sangian.
“Ini masih dugaan yang disampaikan. Tapi kita bisa lihat di depan kita, mereka memang benar-benar penyandang disabilitas,” pungkasnya.
Usai menyampaikan aspirasi, Pemberian Manumbalang menyerahkan dokumen dugaan kasus perampokan dana bantuan yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Kepala KesbangPol Sulut, Ferry Sangian.(*)

Postingan Lainnya

HUT ke-6 dan Peresmian Pastori GMIM Damai Lahendong, Wagub Steven Kandouw Ajak Jemaat Bersyukur Miliki Cinta Kasih

red01

Sekda Lynda Watania Pimpin Rapat EPRA Triwulan III Tahun Anggaran 2023

red01

Ketua Dharma Wanita Sulut Buka Pameran Etnografi Untuk Sulut Hebat

red01