Trendingmanado.com— Penyelesaian HGU PT Ratatotok Minahasa Tenggara terangkat di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu 17 Juni 2026.
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE yang hadir langsung, mengungkapkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adil, transparan, dan berimbang.
Langkah ini diambil guna memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa mengorbankan stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.
RDP bersama Tim Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
HGU PT Ratatotok
Dalam pemaparannya, Gubernur Yulius menjelaskan, PT Ratatotok memiliki dua area HGU (sekitar 200 hektare dan 900 hektare) untuk perkebunan kelapa. PT Ratatotok telah beroperasi sejak tahun 1977.
Menjelang berakhirnya masa perpanjangan HGU kedua pada tahun 2027 mendatang, mulai muncul dinamika di lapangan akibat adanya masa kekosongan.
“Selama masa perpanjangan sebelumnya tidak pernah terjadi persoalan yang berarti. Namun pada saat memasuki proses perpanjangan berikutnya, terdapat masa kekosongan yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk masuk ke area tersebut. Kemungkinan masyarakat belum mengetahui bahwa HGU tersebut masih dalam proses perpanjangan,” ujar Gubernur Yulius.
Pemprov Mempertimbangkan Solusi Dari Berbagai Aspek
Ia menggarisbawahi, Pemprov Sulut melihat persoalan ini dari dua kacamata strategis, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek ekonomi.
Dari sisi kemanusiaan dan sosial, Pemprov Sulut tengah menyelaraskan program pembangunan perumahan rakyat dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pasalnya, saat ini masih terdapat sekitar 385 ribu keluarga atau 15,48 persen masyarakat Sulut yang sudah berkeluarga namun belum memiliki rumah sendiri.
Sementara dari sisi ekonomi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulut dengan pertumbuhan mencapai 12,6 persen.
Peran Krusial Sektor Perkebunan Kelapa
Sektor perkebunan kelapa memiliki peran yang sangat krusial, di mana nilai ekspor komoditas kopra Sulut pada tahun 2025 saja berhasil menembus angka Rp19,1 triliun.
“Secara jujur, sebagai Gubernur saya berpihak pada keduanya. Saya harus memperhatikan masyarakat, tetapi juga harus menjaga keberlangsungan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor perkebunan kelapa. Saya tidak ingin mengambil keputusan yang merugikan salah satu pihak,” tegasnya.
Win-win Solution Untuk Semua Pihak
Menutup pemaparannya di hadapan para anggota DPD RI, Gubernur Yulius berharap Tim BAP DPD RI dapat memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan solusi terbaik guna mengantisipasi berakhirnya HGU PT Ratatotok pada tahun 2027.
Melalui forum RDP ini, Pemprov Sulut optimis akan tercipta jalan keluar yang win-win solution, di mana masyarakat tidak dirugikan, kepastian hukum investasi perusahaan tetap terjaga, dan tren positif pertumbuhan ekonomi daerah terus berlanjut demi kesejahteraan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai.(***)
