Trendingmanado.com– Menjaga transparansi anggaran dalam satu atau dua tahun mungkin biasa, tetapi mempertahankan pengelolaan keuangan daerah yang bersih selama 13 tahun berturut-turut adalah sebuah prestasi yang luar biasa.
Rekor impresif itulah yang baru saja kembali ditegaskan oleh Pemkot Tomohon. Kota Bunga ini resmi mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi bukti sahih bertahannya rekor ini, dilaksanakan di Kantor BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado.
Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, menyerahkan langsung dokumen penting tersebut kepada Wakil Walikota Tomohon, Sendy GA Rumajar SE MIKom, yang hadir didampingi Ketua DPRD Kota Tomohon Ferdinand Mono Turang SSos.
Keberhasilan mempertahankan tradisi WTP ke-13 kalinya secara beruntun ini disambut rasa syukur yang mendalam oleh jajaran eksekutif dan legislatif Kota Tomohon.
Bagi Wawali Sendy Rumajar, capaian ini bukan sekadar deretan angka di atas kertas, melainkan cerminan komitmen penuh dalam menerapkan prinsip good governance guna menjaga kepercayaan masyarakat.
“Ini merupakan kebanggaan bagi kami, pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon. Raihan opini WTP ke-13 berturut-turut ini adalah hasil dari kerja keras bersama, integritas, dan komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Rumajar dengan bangga.
Tak mau cepat berpuas diri dengan rapor hijau dari BPK, srikandi pilihan rakyat ini menegaskan, Pemkot Tomohon akan langsung tancap gas menggunakan momentum ini untuk mengevaluasi diri.
Fokus ke depan adalah menyelaraskan laporan keuangan yang sehat dengan peningkatan mutu pelayanan riil di lapangan. Pemkot Tomohon berkomitmen terus mendorong reformasi birokrasi agar masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari tata kelola anggaran yang bersih tersebut.
“Pemerintah Kota Tomohon akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” tambah Wawali.
Penyerahan LHP disaksikan langsung oleh seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, para Ketua DPRD kabupaten/kota, Sekretaris Daerah, Inspektur, hingga Kepala Badan Keuangan dari seluruh wilayah se-Provinsi Sulawesi Utara. (***)
