Trendingmanado.com — Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sudah tidak lama lagi yakni pada 27 November 2024 mendatang. Bawaslu Sulut pun makin intens melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait pengawasan dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah.
Bawaslu Sulut melalui Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, di Hotel Manado Tateli Beach Resort, pada 13-15 September 2024.
Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw SP MAP menjelaskan, rapat koordinasi tersebut digelar sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta dalam rangka optimalisasi tugas dan kerja kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. “Melalui Rapat Koordinasi ini, Bawaslu ingin menyampaikan concern Bawaslu terkait pengawasan partisipatif terhadap pengadaan dan distribusi logisstik.
Karena tanpa logistik, maka Pemilu itu tidak akan berjalan. Bahkan sejak pemilihan Minahasa Raad pada tahun 1919, sudah menggunakan logistik yaitu surat suara. Logistik itu adalah surat suara, tinta, dan beberapa macam item,” jelas Sumampouw, Sabtu 14 September 2024.
Kepada para peserta yang terdiri dari pegiat Pemilu, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih perempuan, pemilih pemula, dan pemantau Pemilu, Sumampouw menjelaskan, urusan logistik sangat penting dalam Pemilu, dan menjadi tugas Bawaslu untuk mengawasi mulai dari pengadaan sampai distribusinya sesuai fokus pengawasan agar Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Kualitas, Tepat Waktu Pengadaan, Tepat Tujuan Pendistribusian dan Tepat Kuantitas. Ia pun menyontohkan, ketika Pemilu 2019 terjadi kesalahan dalam distribusi logistik sehingga surat suara tertukar antar kecamatan berbeda daerah pemilihan (Dapil). “Bahkan di Sangihe, kapal pembawa logistik hilang kontak pada H-1 Pemilu. Ternyata akibat cuaca, kapal pengangkut logistik tersebut berteduh di sebuah pulau yang tidak ada koneksi internet. Sehingga oleh Bawaslu, direkomendasikan untuk dilaksanakannya Pemilu susulan,” tuturnya.
Rapat Koordinasi yang juga dihadiri sejumlah Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran struktural, tampil sejumlah narasumber di antaranya Dr Ferol Warouw SH ST MEng MPd dengan materi bertajuk ‘Pengawasan Logistik Pemilu dan Integrasi Isu Lingkungan Menuju Pilkada 2024’, Dr Jerikho Pombengi MSi dengan materi bertajuk ‘Pengawasan Distribusi Logistik Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara’. Bawaslu Provinsi Sulut juga menghadirkan Pegiat Pemilu Jeirry Sumampouw sebagai salah satu pemateri.
Dr Ferol Warouw mengingatkan elemen masyarakat yang mengikuti Rakor akan pentingnya baku saling kase informasi, saling konsultasi dan saling kerjasama antara masyarakat bersaa jajaran pengawas. Sementara Dr Jerikho mengajak peserta Rakor untuk dapat meningkatkan pengawasan partisipatif. “Ketika pulang ke tempat masing-masing, tularkan ke komunitas, dan sampai-sampaikan kepada keluarga, kerabat atau masyarakat di lingkungan sekitar. Itulah yang dimaksud pengawasan partisipatif. Artinya bagaimana masyarakat terlibat langsung, karena jangkauan Bawaslu hanya terbatas dalam mengawasi tahapan demi tahapan demi mewujudkan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,,” pesannya.(dik).