Trendingmanado.com— Sekdaprov Sulut Tahlis Gallang SIP MM berkomitmen menindaklanjuti arahan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE dalam menjalankan tanggungjawab.
“Di tengah-tengah efisiensi ini, tentu kita harus bisa keluar dari kekurangan kita dengan berbagai macam inovasi sebagaimana diinginkan oleh Pak Gubernur,” ungkapnya kepada wartawan usai pelantikan, yang dilaksanakan di Aula Mapalus kantor gubernur, pada Senin 4 Mei 2026.
Secara pribadi dan keluarga, ia bersyukur juga berterima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menetapkannya sebagai Sekdaprov. “Juga kepada Pak Gubernur yang dari awal telah mengusulkan saya sebagai Sekretaris Daerah sampai dengan proses pelantikan tadi,” tuturnya.
Terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, lanjut Gallang, sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Yulius, tugas utama Sekretaris Daerah itu adalah sebagai motor penggerak roda organisasi. Sehingga titik tumpu atau sentral administrasi pengelolaan administrasi pembangunan pemerintahan kemasyarakatan tertumpu di Sekretaris Daerah.
“Di tengah-tengah efisiensi ini tentu kita harus bisa keluar dari kekurangan kita dengan berbagai macam inovasi sebagaimana diinginkan oleh Pak Gubernur. Salah satunya adalah mengefektifkan anggaran yang hasil efisiensi ini kepada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan Masyarakat,” bebernya.
Di aspek lain, lanjutnya, ada upaya untuk lompatan lebih jauh ke depan terutama bagaimana menggali sumber-sumber daya PAD yang punya potensi Sulut.
“Kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Utara itu kaya akan sumber daya alam, seperti, sumber daya alam di bidang kelautan, pertambangan, dan lain sebagainya. Ini yang kita akan gali ke depannya, sehingga ketergantungan kita kepada pemerintah pusat itu semakin lama semakin berkurang,” jelasnya.
Tingkat kemandirian daerah itu, menurutnya adalah fiskal daerah itu semakin meningkat. “Kalau kemandirian fiskal daerah itu semakin meningkat, maka pengurangan dana transfer setiap tahun itu tidak akan berefek dalam proses pengelolaan program kegiatan,” sambungnya.
Dalam meningkatkan PAD, menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. “Dan menjadi tanggung jawab utama saya selaku koordinator utama dalam proses meningkatkan PAD. Saya sampaikan tadi bahwa kita optimis karena kita menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan izin terkait dengan pengelolaan wilayah pertambangan rakyat,” katanya.
Di RTRW Provinsi Sulut, menurutnya, sudah mencantumkan pengelolaan wilayah pertambangan rakyat, sebanyak kurang lebih 232 blok. “Di mana tahun ini sudah keluar izinnya, itu ada sekitar 63 blok. Jadi kalau aspek ini kita kelola dengan sebaik-baiknya, maka tingkat ketergantungan fiskal kita kepada pemerintah pusat itu pasti secara bertahap kita akan bisa turunkan. Kalau demikian, fiskal kita akan meningkat, kemandirian kita akan lebih meningkat lagi,” imbuh birokrat yang sudah tiga kali menjabat sebagai Sekda di antaranya di Kabupaten Bolmong Selatan, kemudian Sekda Kota Kotamobagu.
Ketika ditanya terkait kiat-kiat dalam menjalankan tugas, ia mengaku tidak punya resep apa-apa. “Kalau saya tidak punya resep apa-apa, tidak ada trik-trik dan lain sebagainya. Saya, yang paling utama itu bekerja saja dengan ikhlas. Mana yang menjadi tugas pokok dan kewajiban yang ditugaskan kepada saya, baik secara langsung sesuai dengan regulasi maupun perintah pimpinan, itu saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Penilaiannya nanti pimpinan,” sambungnya.
Bahkan, diakuinya, ia termasuk jarang bertemu dengan pimpinan. “Tetapi pimpinan bisa memonitor, memantau hasil dari pekerjaan saya. Jadi saya tidak punya trik-trik khusus, Cuma, mana tugas yang diberikan kepada saya, itu saya lakoni, saya kerjakan dengan kesungguhan hati,” tambah birokrat yang telah mengabdi selama 33 tahun ini.(pgy)
