Trendingmanado.com— Sekprov Sulut Tahlis Gallang SIP MM membuka pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan RAD TPB Tahun 2026 dan Koordinasi Penyusunan RAD TPB Tahun 2027-2030 di Provinsi Sulut, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang pertemuan Sam Ratulangi Bappeda Sulut, Sekprov yang diwakili Kepala Bappeda Prosinsi Sulut Dr Elvira Katuuk ST ME, dalam arahannya menyebutkan, tahun 2026 adalah momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB) periode 2023-2026, sekaligus mempersiapkan langkah pembangunan menuju tahun 2030.
“Melalui pertemuan ini, setidaknya ada empat hal penting yang ingin kita capai. Pertama, memperoleh pamahaman yang sama mengenai arah kebijakan dan pedoman penyusunan RAD-TPB Tahun 2027-2030. Kita berharap melalui arahan Kementerian PPN/Bappenas, penyusunan RAD-TPB berikutnya dapat dilaksanakan secara lebih baik, selaras dengan kebijakan nasional, serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan Sulawesi Utara,” ungkapnya.
Selanjutnya yang kedua, mengetahui secara objektif capaian indikator pembanginan berkelanjutan di Sulut sepanjang periode 2022-2026. “Dan evaluasi tidak boleh berhenti pada angka. Kalau ada indikator yang belum tercapai, kita harus berani bertanya, apa penyebabnya, apa hambatannya, apa yang harus diperbaiki, dan siapa yang bertanggungjaab untuk menindaklanjutinya,” tambahnya.

Sekprov mengajak semua stakeholder untuk terus menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi. “Kita harus meninggalkan pola pikir bahwa pencapaian indikator pembangunan hanya merupakan tanggungjawab satu perangkat daerah. Semua membutuhkan kerjasama, keterpaduan program, dan komitmen yang kuat. Itulah semangat pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Menyadari keterbatasan kapasitas pembiayaan pembangunan dalam APBD, Sekprov mengungkapkan, hal penting untuk memperluas skema pembiayaan pembangunan dengan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan berbagai pihak. “Salah satunya kita menyambut baik pembahasan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) Badan Usaha di Provinsi Sulut yang telah dibahas melalui Pansus di DPRD Provinsi Sulut. Diharapkan apabila regulasi ini ditetapkan, akan tersedia landasan yang semakin kuat untuk mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mendukung prioritas pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, juga pelestarian lingkungan hidup,” urainya.
Ia menegaskan, harus ada komitmen dari semua instansi untuk melengkapi, memperbaiki dan memutakhirkan data sesuai dengan tanggung jawabmasing-masing. “Saya berharap Bappeda dapat mengkoordinasikan tindaklanjut hasil pertemuan ini termasuk perbagian tanggung jawab, kebutuhan data, serta laporan-laporan strategis yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak,” ungkapnya.

Rapat yang dihadiri stakeholder terkait RAD TPB, menghadirkan narasumber yakni Dr Sanjoyo MEc, Manager Pilar Pembangunan Sosial, Sekretariat Nasional SDGs Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik Sulut Dr Watekhi SSi MSE, dan Wakil Kepala SDGs Center Universitas Sam Ratulangi Ir Glanny Mangindaan ST MT PhD IPM ASEAN Eng.
Dan rapat dihadiri oleh stakeholder terkait di antaranya dari Polda Sulut, BKKBN, BNN, BPS, BPJS Kesehatan Manado, BPJS Ketenagakerjaan Sulut, Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sulut, SDGs Center Unima, IAKN, Unsrat dan Unpi, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Perencanaan dan Pembangunan, perangkat daerah lingkup Pemprov Sulut, dan perwakilan media.

Setelah pemaparan dari para narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi, dan di akhir pertemuan, instansi terkait menginput capaian indikator TPB sampai dengan tahun 2026 pada matriks yang telah disediakan melalui tautan yang telah disiapkan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan
RAD TPB Provinsi Sulut.(pgy)






