Gubernur Yulius Hadiri Penyerahan 37 Rekomendasi Kebijakan Kemenko Kumham Imipas, Menko Yusril Ingatkan Soal Tindaklanjut

Trendingmanado.com—Pemprov Sulut berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan nasional serta menyukseskan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto melalui Asta Cita. Sebagai wujud komitmen tersebut, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE menghadiri kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam forum strategis tersebut, Menko Kumham Imipas RI, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menko Yusril di awal arahannya menegaskan, Kemenko dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara riil, bukan sekadar menyelenggarakan rapat administratif atau menyusun kesimpulan di atas kertas.

Ia menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk mengetahui secara persis bagian mana dari suatu kebijakan yang belum berjalan, mengapa hal itu terjadi, siapa yang mempunyai kewenangan menyelesaikannya, serta keputusan apa yang diperlukan agar penanganan persoalan lintas sektor dapat berjalan secara terpadu.

Seluruh jajaran pimpinan instansi pusat dan daerah diingatkan mengenai pentingnya menjaga marwah pemerintahan dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas kenegaraan.

“Dikatakannya, menjaga Presiden berarti memastikan setiap kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang,

sehingga Presiden tidak perlu menanggung akibat dari persoalan hukum atau kekeliruan administrasi yang sebenarnya dapat dicegah oleh para pembantunya.”

 

Menko Yusril juga menggarisbawahi, kualitas sebuah rekomendasi kebijakan tidak diukur dari panjangnya dokumen ataupun banyaknya rapat yang telah dilaksanakan, melainkan dari kemampuan rekomendasi tersebut dalam membantu instansi penerima mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran guna mengurangi dan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Terkait tindak lanjutnya, ia secara tegas meminta agar seluruh rekomendasi yang diserahkan tidak hanya berhenti dan berujung menjadi arsip administrasi semata, melainkan wajib ditindaklanjuti secara berkala melalui rencana aksi, pembagian peran yang jelas, serta pemantauan yang berkelanjutan.

Menanggapi arahan dan penyampaian materi tersebut, Gubernur Yulius menyambut baik serta menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengimplementasikan poin-poin substansial dari rekomendasi kebijakan yang diterima. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh kebijakan daerah di bidang hukum, perlindungan HAM, pelayanan keimigrasian, hingga pemasyarakatan berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Gubernur menekankan,  pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta memastikan setiap program pembangunan di Bumi Nyiur Melambai memberikan kepastian hukum dan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan nasional yang strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh penjuru tanah air.

Melalui keikutsertaan ini, Pemprov Sulut siap melangkah bersama pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.(***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *