Trendingmanado.com— Penyelenggara pembangunan daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan sinkronisasi, kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta keterpaduan program lintas wilayah. Bukan hanya itu, dituntut juga untuk peningkatan kualitas data pembangunan hingga tuntutan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintah.
Ini dikatakan Sekretaris Bappeda Provinsi Sulut, Lendy Daud SH MSi, saat mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Dr Elvira Katuuk ST ME, membacakan laporan pelaksanaan kegiatan Forum Bappeda Provinsi Sulut Tahun 2026, di Hotel Metland Tomohon, Selasa 10 November 2026.
Itulah yang melatarbelakangi sehingga digelar Forum Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, dimana untuk menjawab tantangan tersebut, diselenggarakan sebagai upaya memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dalam konteks tersebut, lanjutnya, Bappeda memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi, berbasis data dan pengetahuan, serta mampu menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
“Oleh karena itu, Forum Bapeda Indonesia ini diharapkan menjadi ruang komunikasi, koordinasi, pertukaran pengetahuan serta penguatan jejaring kerjasama antara Bappeda dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sebagai wahana kolaborasi nasional untuk memperkuat knowledge-based planning, integrasi SPDE dan peningkatan kualitas perencanaan di seluruh daerah,” urainya.
Pada momentum tersebut, jelasnya, dilaksanakan pengukuhan Forum Bappeda Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2026-2029, sebagai tindak lanjut telah dikukuhkannya Forum Bappeda Indonesia pada tanggal 3 Desember 2025 yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Sulawesi Utara.
“Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar Bappeda dalam mendukung penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara,” ungkapnya.
Selanjutnya, ia mengungkap tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Pertama adalah meningkatkan pemahaman terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan implikasinya terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Yang kedua, adalah untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Ketiga, mendorong pertukaran pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Keempat, meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kegiatan, pengetahuan serta kemanfaatan teknologi informasi,” imbuhnya.
Tujuan kelima adalah, memperkuat komunikasi dan kerjasama antar Bappeda se-Provinsi Sulawesi Utara, dan keenam, membentuk dan melukukan kepengurusan Forum Bappeda Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2026-2031. “Dan yang ketujuh, untuk menghasilkan kesepakatan dan tindak lanjut pelaksanaan Forum Bappeda Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan dihadiri Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan ST MM, Direktur Pembangunan Kawasan Indonesia Timur, Kementerian BPN/Bappenas Ika Wulandari ST MSc, Walikota Tomohon Caroll Senduk SH, Sekretaris Daerah Kota Manado dr Steven Dandel MPH, Kepala BPS Sulut Dr Wateki SSi MSE, Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sulut, para Kepala Bappeda, Bapelitbang Kabupaten/Kota, Provinsi Sulut, Tim Ahli Penyusun RKPD Provinsi Sulawesi Utara.(pgy
)
