Trendingmanado.com— Pemprov Sulut meluncurkan aplikasi SULUT BLUE DATA, dalam menjawab tantangan tersebarnya data kelautan dan perikanan di berbagai Instansi. Launching dilakukan langsung Sekprov Sulut Tahlis Gallang, sebagai rangkaian pada Talk Show bertajuk ‘Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital Untuk Mendukung Ekonomi Biru di Sulut’, yang dilaksanakan di Hotel The Sentra Manado, Senin (2/11/2026) pagi.
“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut, seluruh pihak terkait, mitra kerja dan panitia yang telah memprakarsai kegiatan ini. Tentunya terobosan ini menunjukkan wujud komitmen kuat kita untuk mentransformasikan tata Kelola sektor kelautan dan perikanan menuju era digital yang transparan, terintegrasi, dan berbasis data ilmiah,” kata Sekprov.
Dijelaskannya, Sulut dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perinanan yang luar biasa melimpah. “Wilayah laut kita membentang luas menopang perikanan tangkap, perikanan budidaya, Kawasan konservasi perairan, hingga potensi pesisir dan pulau-pulau kecil,” ungkapnya.
Produksi perikanan tangkap daerah Sulut, lanjutnya, terus menunjukkan tern kenaikan, menembus angka lebih dari 370 ribu ton pada tahun 2025, ditopang oleh komoditas bernilai tinggi seperti tuna, cakalang, tongkol, hingga malalugis. Begitu pula potensi lahan budidaya, yang mencapai lebih dari 171 hektare di 15 kabupaten/kota. “Namun potensi yang besar ini tidak akan memberikan dampak optimal tanpa pengelolaan yang produktif, terukur, dan berkelanjutan,” akunya.
Sektor kelautan dan perikanan adalah pilar utama perekonomian daerah dan penyangga kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulut. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya laut wajib berjalan selaras dengan upaya menjaga kesehatan dan kelestarian ekosistem Bahari. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, kebutuhan akan data yang akurat, terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi hal yang sangat mutlak.
Data adalah fondasi utama dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan kebijakan, pengaturan pemanfaatan kawasan, pengawasan di lapangan hingga evaluasi dampak Pembangunan ekonomi biru. “Namun realitas yang kita hadapi saat ini menunjukkan bahwa data kelautan dan perikanan masih tersebar di berbagai instansi, Lembaga penelitian, NGO mitra, serta kelompok masyarakat, dengan format, definisi, dan mekanisme pemutakhiran yang sangat beragam. Kondisi terfragmentasi ini menciptakan keterbatasan dalam menyusun gambaran secara utuh dan terpadu. Masalah inilah yang harus segera kita jawab melalui penguatan koordinasi dan keterhubungan data lintas sektor,” sambungnya.
Dalam menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sulut menghadirkan inovasi SULUT BLUE DATA. “Saya sampaikan bahwa SULUT BLUE DATA bukan sekadar platform aplikasi atau perangkat teknologi informasi semata. Lebih dari itu, SULUT BLUE DATA merupakan sebuah ekosistem kolaborasi dan integrasi data berbasis digital yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, UPT kementerian, perguruan tinggi, lembaga mitra, hingga para pelaku usaha perikanan,” paparnya.
Melalui ekosistem ini, lanjut Sekprov, kita menjembatani hubungan antara science, data, and policy, yaitu mengoneksikan data ilmiah, data ekologi, data perikanan, serta data sosial-ekonomi masyarakat ke dalam proses perumusan kebijakan publik. “Keputusan pemerintah di masa depan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan berbasis pada bukti riil dan analisis data yang valid,” tegasnya.
Tentu saja, integrasi data ini dilaksanakan dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi norma tugas, fungsi, kewenangan, hak kepemilikan, kerahasiaan data, serta kerangka mekanisme berbagi data (data sharing) yang disepakati bersama sesuai aturan perundang-undangan dan semangat Satu Data Indonesia.
“Saya tekankan, keberhasilan SULUT BLUE DATA tidak ditentukan semata-mata kecanggihan sistem aplikasinya, melainkan oleh komitmen dan konsistensi kita bersama. Sebuah ekosistem data hanya akan hidup jika seluruh instansi dan mitra berperan aktif untuk secara rutin memperbarui, memvalidasi, dan menginput data sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah terkait dan DKP Kabupaten/Kota untuk menyiapkan penanggung jawab atau operator data yang jelas, membangun mekanisme kerja terstruktur, mengalokasikan dukungan sumber daya serta anggaran secara memadai, dan memastikan koordinasi ini berjalan berkelanjutan. SULUT BLUE DATA harus terus dikembangkan secara bertahap dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan,” urainya lagi.
Pemprov Sulut berharap agar SULUT BLUE DATA menjadi instrumen strategis yang memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan tangkap berkelanjutan. Pada akhirnya, data yang kita kelola bersama ini harus bermuara pada manfaat nyata: menjaga kelestarian laut Sulawesi Utara sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan, pembudidaya, dan seluruh masyarakat. “Mari kita jadikan Talk Show dan peluncuran SULUT BLUE DATA hari ini sebagai tonggak awal komitmen bersama dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan daerah kita,” imbaunya.
Hadir dalam talk show, yakni Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulut, para Asisten Setdaprov, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Salman Mokoginta SStPi MSi, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Sulut, Koordinator dan Tim Ahli Gubernur Sulut, para Kepala UPT Kementerian/Lembaga di Sulut, para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Sulut.
Tampak hadir juga pimpinan Lembaga Mitra Pembangunan seperti WCS Indonesia, RARE Indonesia, dan Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI), para akademisi, tim ahli, dan Widyaiswara, insan pers.(***)
