Gubernur Yulius Berikan Penjelasan Perubahan KUA dan PPAS Sulut TA 2026 Dalam Paripurna DPRD Sulut

Trendingmanado.com— Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada evaluasi terhadap kinerja pembangunan  dan realisasi APBD Semester I dan mengakomodir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.

Hal ini seperti yang dijelaskan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE pada Rapat Paripurna DPRD  dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Perubahan KUA dan PPAS Provinsi  Sulut Tahun Anggaran 2026, dan Penyampaian/Penjelasan Ranperda Provinsi Sulut tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Masyarakat,  Senin (24/8/2026) siang, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Hadir dalam rapat paripurna Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sulut, Wagub Dr J Victor Mailangkay SH MH,  Forkopimda Sulut, para pejabat pimpinan tinggi pratama  di lingkungan Pemprov Sulut, para pejabat fungsional ahli utama, para pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli Madya, Koordinator dan para Tim Ahli Gubernur (TAG).

Selanjutnya, Gubernur menjelaskan, menghadapi tantangan fiskal, Pemprov Sulut mengambil langkah cepat dan terukur  untuk memperkuat kemandirian melalui optimalisasi PAD serta terus melaksanakan efisiensi anggaran.

“Merespon keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah Daerah menerapkan prinsip Money Follow Program Priority. Kebijakan anggaran disesuaikan melalui refocusing pada program-program yang tercatat lambat dalam penyerapan Semester I. Anggaran tersebut dialokasikan kembali secara proporsional untuk membiayai kewajiban mengikat serta program prioritas yang berdaya ungkit tinggi bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Capaian Triwulan I 2026 serta Target Indikator Makro Pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 (lihat grafis), kata Gubernur, menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS.

 

Grafis Capaian Triwulan I 2026 serta Target Indikator Makro Pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2026

 

No. Indikator Makro Pembangunan Capaian Triwulan I 2026 Target pada Perubahan RKPD 2026 Keterangan
1 Pertumbuhan Ekonomi 5,54% 5,20–6,30% Tumbuh positif; target disesuaikan dari 6,05–7,05%
2 Tingkat Kemiskinan 6,62% 6,47–6,22% Ditargetkan mengalami penurunan secara bertahap
3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,75% 5,20–5,90% Berada dalam rentang target
4 Gini Ratio 0,341 0,338–0,351 Stabil dan berada dalam koridor target
5 PDRB Per Kapita Rp75,24 juta Rp74,60–81,60 juta Berada dalam rentang target daerah
6 Kontribusi PDRB terhadap Nasional 0,87% ≥ 0,80% Melampaui batas minimal target
7 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Turun 14,7% Turun 58,34% Bergerak positif menuju target akhir
8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 80,93 78,88 Melampaui target
9 Tingkat Inflasi 2,20% 3 ± 1% (2–4%) Terkendali dan berada dalam sasaran nasional

 

 

Berdasarkan indikator makro tersebut, maka alokasi anggaran Perubahan  KUA dan PPAS Tahun 2026 diprioritaskan pada lima point (lihat grafis).

 

🟦 LIMA PRIORITAS DALAM ALOKASI PERUBAHAN KUA & PPAS SULUT 2026

Arah Kebijakan Anggaran untuk Memperkuat Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat

01 PEMENUHAN BELANJA WAJIB
📋 Pemenuhan Mandatory Spending serta Belanja Wajib dan Mengikat sebagai dasar menjaga kesinambungan pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan.

 

02 PERCEPATAN KONEKTIVITAS & INFRASTRUKTUR
🛣️ Percepatan pembangunan jalan, jaringan irigasi, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.

 

03 PERLINDUNGAN SOSIAL & KESEHATAN
❤️ Mendorong Universal Health Coverage (UHC) serta memperluas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

 

04 PENGUATAN PERTANIAN, PERIKANAN & UMKM
🌾🐟 Memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan UMKM sebagai wujud nyata kedaulatan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan.

 

05 ANGGARAN YANG MENYENTUH MASYARAKAT
👥 Mengalokasikan anggaran secara langsung pada program dan kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.

 

Gubernur kemudian mengungkapkan ringkasan postur Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 (lihat grafis).

 

📊 Grafis Perubahan APBD pada Perubahan RKPD 2026

🏛️ Komponen Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 📈 Perubahan Keterangan
Pendapatan Daerah Rp3.168.777.211.360 Rp3.228.098.809.345 Rp59.321.597.985 Mengalami kenaikan
Belanja Daerah Rp3.008.153.879.928 Rp3.194.602.859.776 Rp186.448.979.848 Mengalami kenaikan
Penerimaan Pembiayaan Rp50.000.000.000 Rp177.127.381.863 Rp127.127.381.863 Mengalami kenaikan
Pengeluaran Pembiayaan Rp210.623.331.432 Rp210.623.331.432 — Tetap Untuk pembayaran cicilan pokok utang PT. SMI

 

Di awal sambutan, Gubernur memberikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Sulut. “Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang selalu menunjukkan dedikasi dalam setiap agenda pembangunan di daerah Sulut, termasuk dalam rapat paripurna ini, dengan rangkaian agenda mengenai Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2026, serta Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Masyarakat,” ujar Gubernur.

Hadir juga Direktur Utama dan Komisaris Utama  PT Bank SulutGo, General Manager PT PLN Suluttenggo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulut,  Tim Khusus Gubernur Percepatan PSN, Direksi Perumda Pembangunan Sulut, Direksi dan Dewan Komisaris PT  PPSU (PT Pengembangan Pariwisata  Sulawesi Utara), Direksi dan Dewan Komisaris PT Membangun Sulut Maju,  Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sulut, pimpinan instansi vertical, para Ketua BEM perguruan tinggi, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, insan pers.(***/pgy)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *