Trendingmanado.com— Pemprov Sulut melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) menggelar Rapat Koordinasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Provinsi Sulut.
Rakor yang menghadirkan sejumlah pemateri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polda Sulut, dan diikuti Forkopimda Sulut, Pemda Kabupaten/Kota, Bawaslu dan KPU serta perangkat daerah terkait, dilaksanakan di The Sentra Hotel, Minahasa Utara, Rabu 29 Novembe 2023.
Saat membuka kegiatan mewakili Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekprov Steve Kepel mengatakan, peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Sepeti yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. “Ada 46 tugas dan wewenang gubernur yang tercantum dalam undang-undang. Ada juga tugas yang bersifat delegatif,” ungkapnya.
Lewat Rakor ini, Sekprov menekankan sinergitas dan koordinasi baik antara perangkat daerah, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder. “Penting bagi kita melakukan evaluasi secara berkala, melihat lebih maksimal dalam menjalin koordinasi dan sinergitas yang berkesesuaian,” ungkapnya.
Koordinasi dan sinergitas, menuutnya, menjadi hal penting dalam menjalankan agenda pemerintah termasuk program-program prioritas. Apalagi pada 2024 akan berlangsung pesta demokrasi yang tentunya harus didukung dan disukseskan bersama. “Pemprov Sulut dalam APBD telah menyiapkan dana hibah kepada KPU, Bawaslu dan unsur keamanan,” jelasnya.
Kepel mengakui, sinergitas bersama Forkopimda dan stakeholder terus dioptimalkan dalam menyukseskan agenda prioritas negara baik Pemilu dan Pilkada. “Kita juga optimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dalam menjaga kondusifitas daerah,” ajaknya.(*)