Bangkitkan Kejayaan Nyiur Melambai, Stakeholder Perkelapaan Sulut Sepakat Satukan Langkah

Trendingmanado.com– Sejalan dengan komitmen dan upaya Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE untuk mengembalikan kejayaan nyiur melambai alias tanaman kelapa Sulut, Ketua Presidium LSM Peduli Petani, Peternak, Nelayan Sulut, Ir Jems Tuuk, menginisiasi pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) ‘Produktivitas dan Tantangan Tanaman Kelapa di Sulut’.

FGD yang dilaksanakan di tengah perkebunan kelapa di BRMP Palma Kementan RI di Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara, pada Jumat 25 Juli 2025, menghadirkan narasumber stakeholder perkelapaan di Sulawesi Utara, di antaranya Kepala BRMP Palma Dr Stevie Karouw STP MSc, Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulut r Ronald Sorongan MSi, Ir Jems Tuuk sebagai Ketua Panitia FGD,  Asosiasi Petani Kelapa Sulut (Apeksu) Sulut yang diwakili Sekretaris Edwin Monding, serta pelaku usaha dari Royal Coconut Lucky Kiolol, dan diikut peserta dari masyarakat petani kelapa dan jurnalis sebagai representasi masyarakat.

Diskusi yang dimoderatori oleh Reza, Ketua Pewarta DPRD Sulut, dimulai dengan pemaparan dari para narasumber dan terungkap sejumlah persoalan yang mengemuka, di antaranya, stok kelapa di pabrikan yang mulai menipis. Hal ini menimbulkan ancaman terhadap eksistensi pabrik. Terkait hal ini, Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulut Ir Ronald Sorongan mengungkapkan, pihaknya telah melarang ekspor kelapa biji. “Kalau tidak, pabrik akan kekurangan bahan baku produksi. Dan lama-kelamaan akan terjadi PHK terhadap karyawan,” ungkap Sorongan.

Akibatnya, tak heran, untuk memenuhi kebutuhan, bahan baku kelapa bahkan dikirim dari daerah lain. Hal ini dikatakan Sekretaris Apeksu Sulut Edwin Monding yang hadir mewakili Ketua Apeksu Sulut Ramoy Luntungan.

Ir Jems Tuuk.(Foto: TM)

Terkait hal ini, Tuuk, menilai, produksi kelapa Sulut tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk lokal Sulut sendiri.

Beberapa penyebabnya setelah ditelisik, antara lain, karena akibat harga kelapa yang rendah, hingga petani menebang pohon kelapa, juga terjadi perluasan pemukiman yang menyebabkan lahan kebun kelapa beralih fungsi. Dan menurutnya, kelapa-kelapa yang ada di masyarakat sekarang, produktivitasnya sangat rendah. Hal ini dibenarkan Y Karame, seorang masyarakat petani kelapa dari Sangihe yang turut hadir dalam FGD. “Tanaman kelapa di kebun kali itu kalau berbuah hanya sekitar 25 biji,” ungkapnya.

Untuk hal ini, Tuuk menilai, perlu dilakukan peremajaan tanaman kelapa. Ia pun kemudian mengapresiasi BRMP Palma Kementan RI yang menghasilkan jenis kelapa unggul dengan produktivitas tinggi. “Bayangkan, kelapa yang ada di masyarakat hanya berbuah sampai 25 butir, tetapi, kelapa dari bibit yang dihasilkan BRMP ini, bisa berbuah sampai 70 butir per pohon,” ujarnya.
Jika kelapa-kelapa yang ada di masyarakat adalah jenis kelapa dengan produktivitas rendah, maka, menurut Tuuk, perlu dilakukan peremajaan dengan jenis kelapa produktivitas tinggi.

Untuk peremajaan kelapa, lanjutnya, dibutuhkan bibit kelapa unggul seperti yang dihasilkan BRMP Palma. Selama ini, bantuan bibit dari Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulut selama ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk peremajaan bibit kelapa. “Kalau bantuan Dinas ke petani paling banyak 60 ribu, sekarang tinggal 16 ribu. Andaikan pak YSK (Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE) 10 tahun jadi Gubernur, berarti hanya 300 ribu. Kita pikirkan kebutuhan row material terpenuhi, kapasitas pabrik tidak sampai setengah. Mau tidak mau harus ditanam lagi. Solusinya, untuk pengadaan bibit Pemprov hanya mampu 1 persen dari total kebutuhan semua lahan. Dengan kondisi APBD kita, Pemerintah YSK mendorong pengusaha dan Kementerian untuk ikut membantu pengadaan bibit paling tidak melalui program CSR,” katanya.

Berdasarkan sejumlah persoalan yang telah mengemuka, Tuuk mengatakan, menggelar FGD dengan melibatkan stakeholder. “Petunjuk dari Pak Gubernur, untuk bangkit dan pastikan nyiur melambai itu melambai lagi. Inilah caranya kita bikin FGD, kemudian akan ditindaklanjuti dengan pertemuan yang menghadirkan dari Kementerian minimal Dirjen Disbun. Karena kami perhitungkan, bibitnya ini saja kurang lebih 300 sekitar 350 miliar. Nah kalau ini diadakan, katakanlah 50 persen saja di dalam 5 tahun terakhir maka paling tidak ada kejayaan itu akan kembali,” ujarnya optmis.(gy)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *