Trendingmanado.com – Gubernur Sulut Yulius Selvanus mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Dr Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu 12 Maret 2025.
Rapat yang digelar di Aula Mapalus kantor gubernur dihadiri Bupati, Walikota dan jajaran terkait dari 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius kepada wartawan menjelaskan, agenda ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, dengan acuan surat edaran Mendagri 900/833/SJ, 23 Februari 2025.
Gubernur Yulius mengatakan, Rakor bertujuan agar supaya langkah-langkah yang diambil Pemprov serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulut terkait penganggaran sesuai dengan regulasi dan seragam.
Diharapkan setiap daerah dapat mengelola anggaran secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel demi pembangunan yang lebih baik di Sulawesi Utara.
“Sehingga ke depan apa yang dilakukan provinsi sesuai dengan aturan yang ada. Kita juga harus bersinergi dengan kabupaten dan kota agar tidak bertabrakan artinya jika kita ada gabungan antara kabupaten dan kota bersama-sama kita akan kuat,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr Bima Arya Sugiarto, menjelaskan strategi efisiensi belanja guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Memang ada beberapa poin terkait hal-hal teknis, salah satunya adalah tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga kita bisa memfasilitasi untuk konsultasi berjenjang dan teknis. Jadi kebingungan-kebingungan soal penganggaran, tagging-nya, fiturnya, ini coba kita perbaiki,” ujarnya.
Ditegaskannya, yang perlu dipahami bahwa efisiensi ini bukan memangkas anggaran pelayanan mendasar seperti kesehatan dan lainnya. “Efisiensi anggaran ini adalah memangkas kegiatan yang tidak masuk akal, seperti perjalanan dinas, biaya konsultan, makan minum, ATK,” tegasnya.
Wamen melanjutkan, mengapa ada program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, sekolah Garuda, irigasi, penguatan pangan swasembada. “Karena ada landasan pemikirannya. Artinya sebelum masuk ke detail efisiensi anggaran perlu dipahami dulu dasar pemikiran itu,” jelas Wamendagri saat diwawancara.
Diakui Wamendagri, di Sulut ini kelemahan yang terjadi adalah koordinasi kepala daerah, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. “Nah, kita bicara ini terkait disiplin, koordinasi, kolaborsi. Tanpa koordinasi kolaborasi Gubernur Sulut sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang mengayomi dan memotivasi kepala daerah target-target nasional bisa tercapai, tidak mungkin,” ungkap Wamendagri.
Kegiatan ini juga dihadiri juga oleh Sekretaris Provinsi, para Asisten, serta Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi Sulut.(*)
