Trendingmanado.com- Kendati kenaikan harga beras terjadi secara nasional, namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah pimpinan Gubernur Prof Dr (Hc) Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (OD-SK) tetap berusaha menekan inflasi di daerah.
Terbukti, berdasarkan data BPS Sulut, produksi padi dan beras pada Januari hingga April 2024 diperkirakan naik hingga 18,69 persen, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sementara, potensi luas panen pada Januari hingga April 2024 diperkirakan mencapai sekitar 19,49 ribu hektar atau mengalami kenaikan sebesar 16,83 persen, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Menurut Gubernur Olly Dondokambey, peningkatan produksi beras menjadi target untuk menekan inflasi di daerah. “Berbagai program akan dioptimalkan untuk menekan inflasi daerah, termasuk program Marijo ba Kobong akan terus dioptimalkan,” ungkap Gubernur Olly.
Sementara itu Kepala Biro (Karo) Ekonomi Reza Dotulong mengatakan, pemerintah bekerja ekstra keras untuk mengendalikan inflasi di Sulut. Terbukti, dengan pencapaian deflasi sebesar 0,63 persen pada Februari 2024. Ini berdasarkan Rilis Perkembangan Indeks Harga Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut.
Lanjut Karo Reza, sejak awal tahun ini pemerintah melalui Dinas Pertanian sudah mengupayakan peningkatan luas tanam dan produksi padi sehingga diproyeksi terjadi kenaikan signifikan pada Januari hingga April 2024.
“Upaya Pak Gubernur dan Pak Wagub sangat-sangat ekstra keras. Buktinya, sejak awal tahun dari Dinas Pertanian sudah mengupayakan bagaimana peningkatan luas tanam dan produksi padi,” ujarnya.
Lebih jauh dikatakannya, upaya itu bukan sekedar dalam konsep-konsep tetapi sudah dilaksanakan. “Kita boleh lihat bersama hasilnya, proyeksi produksi padi dan beras di April 2024 mengalami kenaikan signifikan,” bebernya.
“Dan untuk mencegah inflasi pada bulan Ramadan dan Lebaran bulan ini, Pemprov Sulut menyelaraskan panen padi berkoordinasi dengan Bulog dan juga Pemprov mengadakan operasi pasar serta Gerakan Pangan Murah,” pungkas mantan pegawai handal Kemenkeu RI ini.(dkips)